Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) mematangkan sejumlah strategi peningkatan serapan gabah dan beras untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada panen raya Maret-April tahun ini.
Mengingat, pemerintah sudah memperingatkan, kebijakan impor beras hanya boleh dilakukan maksimal Februari 2023.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi mengatakan, hal pertama yang sedang dibenahi adalah terkait penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras.
“Penyesuaian HPP melibatkan masukan banyak pihak agar menghasilkan keputusan yang tepat," katanya dalam keterangan resminya, Rabu (4/1/2023).
"Untuk itu, sejak Desember hingga memasuki Januari ini kita rutin lakukan pertemuan dengan para stakeholder perberasan nasional, di antaranya Kementan, BPS, perwakilan asosiasi, seperti HKTI, Perpadi, Aslupama, serta perwakilan BUMN dan BUMD,” tambah Arief.
Saat ini, HPP gabah dan beras masih mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 yang menetapkan Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani Rp4.200 per kg.
Sedangkan GKP di tingkat penggilingan Rp4.250 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp5.250 per kg, dan Beras Medium di Gudang Bulog Rp8.300 per kg.
Kata Arief, saat ini acuan harga tersebut tengah di review untuk diperbaharui, mengingat saat ini biaya peroduksi dan ongkos transportasi telah mengalami kenaikan, maka diperlukan penyesuaian.
"Dengan HPP yang baru diharapkan penyerapan oleh Bulog bisa lebih optimal, karena petani dan penggilingan mendapatkan harga yang lebih baik,” ujarnya.
Arief menjelaskan, HPP yang telah disesuaikan selanjutnya akan dituangkan ke dalam Peraturan Badan Pangan Nasional.
“Sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mendapatkan pendelegasian kewenangan terkait perumusan kebijakan dan penetapan HPP, serta rafaksi harga, sehingga saat ini penetapan HPP berada di wilayah kerja Badan Pangan Nasional,” terangnya.
Dia memastikan, penetapan HPP gabah dan beras tersebut akan dilakukan secara terperinci dan hati-hati agar kenaikannya tidak membebani inflasi.
Arief menambahkan, langkah strategis selanjutnya untuk meningkatkan serapan CBP adalah mendorong penguatan sinergi antara BUMN-BUMD dan Penggilingan.
“NFA mendukung sinergi yang kuat antara BUMN-BUMD dan Perpadi. Melalui kesepakatan kerja sama di awal bisa dihitung berapa kebutuhan BUMN-BUMD setahun, berapa yang harus masuk di Maret-April, kemudian pada saat Panen Gadu, diproyeksikan masuk berapa," paparnya
"Itu penting, untuk dihitung dan disepakati bersama antara BUMN-BUMD dengan Perpadi, tapi saat ini harga HPP-nya kita perbaiki dulu, sehingga nanti fair buat petani, penggiling, dan buat masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut Arief menuturkan, faktor lain yang harus diperhatikan untuk menjaga kebijakan CBP ini tepat sasaran adalah akurasi pendataan terkait produksi dan stok beras.
"Di 2023 ini, NFA, Kementan, Kemendag, dan BPS telah sepakat untuk menghitung produksi dan stok beras menggunakan satu data nasional dari BPS," tandasnya.
(FAY)
