Dian Kusumo
IDXChannel - Para pembuat undang-undang di DPR AS mulai hari Selasa (30/5) mempertimbangkan UU untuk menangguhkan plafon utang pemerintah sebesar USD31,4 triliun sampai awal 2025, sehingga dapat meminjam lebih banyak agar dapat terus membayar kewajiban finansial pemerintah.
Baik Presiden dari Demokrat Joe Biden maupun Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy, yang merundingkan kesepakatan plafon utang itu, mendesak pengesahaan dan mereka cukup yakin memiliki suara untuk menang.
Namun, beberapa anggota kongres dari Partai Demokrat yang liberal mengeluh bahwa jumlah yang dirundingkan itu terlalu banyak memotong pengeluaran untuk kesejahteraan sosial. Sementara Republikan yang konservatif menggerutu karena pemotongan itu terlalu sedikit.
Pemungutan suara pertama pada Selasa sore di Komite Aturan DPR yang beranggotakan 13 orang, biasanya menetapkan syarat-syarat debat oleh seluruh anggota DPR, seperti apakah amandemen dapat dilakukan pada RUU mana pun.
Persetujuan oleh panel, dengan sembilan Republikan dan empat Demokrat, biasanya hanyalah langkah untuk memajukan rancangan undang-undang yang diajukan McCarthy kepada 435 anggota penuh DPR.
