Desi Angriani
Bentuk dukungan pemerintah kepada para pelaku usaha juga ditunjukkan melalui program sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BLU BPJPH. Proses penerbitan Sertifikat Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh BLU BPJPH.
Pada Desember 2022, terdapat 105 Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BLU BPJPH kepada Pelaku UMK di Kabupaten Sumenep. BPJPH akan melanjutkan program fasilitasi sertifikat halal ini pada tahun 2023 dengan membuka program kuota satu juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati).
Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal melalui mekanisme self declare tidak akan dikenakan biaya atau dengan kata lain tarif layanannya akan ditanggung oleh APBN.
Pemerintah juga memiliki program FLPP yang bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Program ini merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah yang disalurkan dengan pola executing oleh BP Tapera melalui Bank Penyalur. Porsi pembiayaan FLPP yang bersumber dari BP Tapera (APBN) adalah 75%, sedangkan sisanya (25%) bersumber dari dana Bank Penyalur.
Terdapat enam perwakilan Bank Penyalur KUR yang ikut meramaikan kegiatan showcase UMKM kali ini, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BSI, dan BPD Jatim. Masing-masing Bank akan menyerahkan dukungan UMKM (CSR) kepada masyarakat.
(DES)
