Maulina Ulfa
“Jadi, jika BP Tapera terus menerapkan strategi alokasi dana yang sama ke depannya, diperkirakan akan ada Rp43 triliun untuk obligasi pemerintah, Rp23 triliun untuk obligasi & deposito korporasi, dan hanya Rp11 triliun untuk hipotek atau KPR, Rp30 triliun untuk renovasi, dan Rp3,6 triliun untuk pembangunan rumah. Sisanya sebesar Rp12 triliun untuk cadangan,” tulis riset Algo.
Melansir Algo merujuk laporan keuangan BP Tapera, alokasi dana kelolaan disalurkan ke instrumen investasi mencapai 54 persen, dana cadangan 10 persen dan hanya sisanya digunakan untuk pemberian kredit perumahan 36 persen. Alokasi untuk investasi naik dari 37 persen, sedangkan perumahan turun dari 50 persen.
Manajemen BP Tapera juga menyebutkan, dari 54 persen tersebut digunakan untuk investasi, sekitar 65 persen untuk pembelian obligasi pemerintah dan 35 persen untuk obligasi korporasi, deposito, dan instrumen pendapatan tetap lainnya.
“Hal ini berarti sekitar 35 persen (54 persen x 65 persen) dari total dana yang dikelola kemungkinan besar akan digunakan untuk pembelian obligasi pemerintah alias utang, yang selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan lain seperti bantuan sosial (bansos), IKN, atau program makan siang gratis,” tambah riset Algo.
Namun, jika menggunakan asumsi bahwa 80 persen dana Tapera masuk ke obligasi negara seperti yang disampaikan komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, ada sekitar 43 persen (54 persen x 80 persen) dari total dana kelolaan, maka dana SBN yang bisa dihimpun mencapai Rp52,74 triliun. (ADF)
