Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menghapus persyaratan bantuan subsidi harga kedelai kepada perajin tahu tempe sebesar Rp1.000 per kilogram (kg).
Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengatakan, aturan tersebut tengah digodok. Pemerintah nantinya akan memberikan uang subsidi untuk harga kedelai tersebut langsung kepada para importir.
Diharapkan dengan rencana penghapusan persyaratan ini para perajin tahu dan tempe tidak lagi terbebankan.
“Saya sedang perjuangkan agar subsidi harga kedelai itu tidak ada persyaratan, tapi subsidinya harga gitu. Jadi pemerintah mesti membayar kepada importirnya, kalau pakai persyaratan itukan susah sekali mengurusnya,” ujar Zulkifli kepada awak media, saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (19/1/2023).
Menurut dia, persyaratan yang saat ini berlaku tidak berjalan maksimal. Lantaran, uang subsidi kedelai sebesar Rp250 miliar pada 2022 tidak sampai setengah yang terserap kepada perajin tahu dan tempe.
“Pengusaha tahu tempe dapat subsidi Rp1.000. Kalau 1 ton saja sudah Rp1 juta dan dia bikin ini, bikin itu, akhirnya bisa menghabiskan dana hingga Rp1 juta lebih, belum nanti melalui koperasi, lama-lama berapa yang diterima?” ujarnya.
Kendati demikian, Zulkifli bilang, rencana ini belum mendapat kesepakatan penuh dari berbagai pihak. Sehingga persoalan ini masih dalam tahap proses yang sedang diupayakan oleh Kementerian Perdagangan.
Asal tahu saja, persyaratan perajin tahu dan tempe untuk bisa mendapatkan subsidi kedelai, yakni harus menjadi anggota koperasi di bawah naungan Gabungan Koperasi Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), dan subsidi kedelai itu diberikan kepada koperasi tersebut yang memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB.
Namun demikian, banyak koperasi yang belum memperbarui NIB. Dengan begitu, penyaluran subsidi selisih harga pada periode April hingga Juli 2022 hanya dilakukan di 11 dari 27 provinsi produsen tahu dan tempe.
Sementara hingga saat ini, provinsi dengan koperasi pengrajin tahu-tempe yang telah memiliki NIB baru mencapai 16 provinsi.
(FAY)
