Selain itu, upaya lain juga dilakukan Pemerintah dengan menjaga rantai pasokan global, menerapkan regulasi perdagangan yang relevan dan inklusif, serta menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan yang dilakukan melalui sejumlah kebijakan.
Selanjutnya, Pemerintah juga terus konsisten mengakselerasi hilirisasi komoditas guna mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku serta menjaga produksi manufaktur pada tingkat yang ekspansif. Akselerasi hilirisasi tersebut juga didorong dengan reformasi regulasi terkait dengan izin usaha melalui penetapan Omnibus Law yang mengefektifkan 80 peraturan terdiri dari sektor perdagangan, industri, investasi, dan ketenagakerjaan sehingga memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.
“Penetapan tersebut merupakan langkah kami untuk mereformasi struktur perekonomian Indonesia, khususnya di bidang investasi dan mendorong kemudahan berusaha di Indonesia,” ungkap Menko Airlangga.
Airlangga juga menekankan bahwa Pemerintah turut berupaya melakukan ekspansi peluang investasi melalui pembangunan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, serta mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah.
Terakhir, Menko Airlangga juga berharap agar B20 dapat berperan dalam mempromosikan investasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mendukung proyek-proyek yang sejalan dengan Sustainable Development Goals dengan membawa peluang investasi tersebut kepada mitra-mitra global. (FHM)