Nia Deviyana
IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan, besarnya populasi industri kecil dan menengah (IKM) merupakan kekuatan yang perlu dioptimalkan untuk menopang struktur industri nasional. Sebanyak 4,43 juta unit usaha sektor IKM tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang terdiri atas sekitar 4,41 juta industri kecil dan mikro serta 22.161 industri skala menengah.
Dia menuturkan, kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan fokus mendorong IKM agar naik kelas dan mampu memperluas pasar hingga ke tingkat global. Langkah tersebut ditempuh dengan memprioritaskan pembinaan terhadap IKM yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, sekaligus memperkuat pemanfaatan teknologi digital untuk membuka peluang ekspor.
“Kita bisa konsentrasi pada industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Karena di era sekarang, orang bisa berjualan secara online sampai ke luar negeri. Ada teman saya yang bahkan menjual dawet sampai ke Hong Kong. Jadi, urusan ekspor jangan hanya menjadi domain industri besar, tetapi industri kecil dan menengah juga harus bisa,” kata Menperin dalam rapat kerja internal dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Menurut Sarmuji, kemajuan teknologi digital telah mengubah pola perdagangan sekaligus membuka kesempatan yang jauh lebih besar bagi pelaku IKM untuk menjangkau konsumen lintas negara. Hambatan berupa skala usaha maupun jarak geografis semakin dapat diatasi melalui perdagangan elektronik dan berbagai platform digital.
Bahkan, menurutnya, keberadaan produk-produk IKM Indonesia di pasar internasional memiliki nilai yang lebih luas dari sekadar aktivitas perdagangan. Produk khas Indonesia yang masuk ke berbagai negara sekaligus dapat menjadi medium untuk memperkenalkan identitas dan kekayaan Indonesia kepada masyarakat dunia.
“Dalam konteks tertentu, ini juga bisa menjadi soft diplomacy. Produk-produk kita yang masuk ke luar negeri membawa identitas Indonesia. Jadi, nilai yang dibawa bukan hanya ekonomi, tetapi juga pengenalan Indonesia kepada masyarakat global,” ujarnya.
Selain memperluas orientasi ekspor, Sarmuji meminta agar program pembinaan IKM memiliki indikator keberhasilan yang semakin konkret. Salah satu ukuran yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana intervensi pemerintah mampu mendorong pelaku industri meningkatkan skala usahanya.
“Kita perlu identifikasi apakah yang kita lakukan terhadap IKM benar-benar bisa membuat mereka naik menjadi lebih tinggi. Misalnya, industri kecil bisa naik menjadi industri menengah. Jadi, pembinaan itu harus terlihat hasil akhirnya dan kita bisa mengukur perkembangannya,” ujar Sarmuji.
Pendekatan tersebut, kata dia, penting agar program pemberdayaan tidak berhenti pada jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan atau fasilitasi. Pemerintah perlu melihat perkembangan usaha setelah intervensi diberikan, termasuk peningkatan produktivitas, kapasitas produksi, omzet, penyerapan tenaga kerja, akses pasar, hingga kemampuan pelaku usaha masuk ke dalam rantai pasok industri.
Sarmuji juga mengarahkan agar pembinaan dilakukan secara lebih terfokus dengan mengidentifikasi industri yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif. Potensi tersebut tetap perlu mendapatkan perhatian meskipun berada pada skala industri kecil dan menengah.
“Kita identifikasi industri-industri yang punya keunggulan kompetitif dan komparatif, meskipun wujudnya industri kecil dan menengah. Kalau memang punya keunggulan dan potensi pasar yang kuat, itu yang perlu kita dorong dan akselerasi,” ujarnya.
Delapan Tantangan Pengembangan IKM
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menyampaikan, pengembangan IKM masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan secara terintegrasi.
Tantangan tersebut mencakup pembiayaan dan permodalan, adopsi teknologi dan literasi digital, SDM industri, rantai pasok dan kemitraan, inovasi dan desain, ketersediaan bahan baku, persaingan global dan akses pasar, serta standardisasi. Di sisi pasar, IKM antara lain menghadapi produk impor murah serta keterbatasan akses untuk menembus pasar ekspor.
“Untuk menciptakan daya saing bisnis yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang holistik. Pembinaan perlu mencakup hilirisasi komoditas unggulan, adopsi teknologi dan inovasi produk, serta peningkatan kapasitas modal dan SDM,” ujar Reni.
Oleh karena itu, Ditjen IKMA menjalankan program peningkatan daya saing melalui berbagai instrumen, mulai dari akses pembiayaan, akses sumber bahan baku, fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi, peningkatan kualitas produk dan keahlian SDM, perluasan akses pasar, hingga penguatan kemitraan.
Program tersebut diarahkan untuk menghasilkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, memperkuat rantai pasok IKM dengan industri besar atau sektor ekonomi lainnya, serta meningkatkan penetrasi produk IKM ke pasar ekspor.
Reni menambahkan, penguatan kemitraan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong IKM naik kelas. Dengan masuk ke rantai pasok industri besar, IKM memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, penerapan standar, sekaligus mendapatkan kepastian pasar.
Sepanjang 2026 hingga triwulan III, sebanyak 203 IKM telah mendapatkan fasilitasi temu bisnis. Pada sisi ekspor, sebanyak 313 IKM mendapatkan pembinaan untuk mendukung ekspor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 IKM atau sekitar 31 persen telah melakukan ekspor, sedangkan 215 IKM atau sekitar 69 persen masih memiliki potensi untuk didorong menuju pasar ekspor. Fasilitasi yang diberikan antara lain berupa restrukturisasi mesin dan peralatan, kemitraan, serta sertifikasi terkait keamanan pangan.
“Potensi IKM untuk masuk pasar global masih sangat besar. Karena itu, pembinaan perlu kita kawal dari peningkatan kapasitas produksi, kualitas dan standardisasi produk sampai kepada akses pasar dan pertemuan dengan calon pembeli,” ujar Reni.
Sejumlah program prioritas Ditjen IKMA hingga triwulan III 2026 juga mencatatkan capaian positif. Fasilitasi produk dan sertifikasi telah menjangkau 152 IKM dari target 69 IKM, sedangkan program e-Smart, literasi digital, dan Making Indonesia 4.0 mencapai 376 IKM dari target 364 IKM. Layanan Klinik Kemasan dan Hak Kekayaan Intelektual juga telah menjangkau 306 IKM dari target 154 IKM.
Pada program restrukturisasi mesin dan peralatan, realisasi mencapai 59 IKM dari target 46 IKM. Sementara itu, program fesyen dan kriya telah menjangkau 38 IKM dari target 30 IKM. Capaian tersebut akan terus diakselerasi hingga akhir tahun.
(NIA DEVIYANA)
