Menteri PUPR Minta Daerah Buat Skema Pembiayaan untuk Pembangunan Infrasturktur

IDXChannel - Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta kepada badan pelaksana di daerah untuk membuat skema pembiayaan yang inovatif dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah.

Sehingga pembangunan infrastruktur bukan hanya mengandalkan APBN saja, namun bisa menjalin kerjasama dengan pihak swasta lewat skema pembiayaan yang saling menguntungkan.


"Jadi saya ingatkan teman-teman juga yang menjadi pelaksana di daerah harus memang berinovasi, tidak hanya teknologinya yang berinovasi, tetapi financing ini," ujar Menteri Basuki dalam acara Innovative Financing in Unity yang diselenggarakan oleh PT PII, Rabu (1/3/2023).


Menteri Basuki menjelaskan, dalam pembangunan infrastruktur kontribusi APBN hanya sekitar 30-40%, sedangkan kekurangannya harus dicari lewat skema pembiayaan yang bisa dikerjasamakan dengan Swasta atau BUMN.

"Kalau punya tugas minta uang, kalau punya tugas minta uang, akeh tunggali," kata Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, pak Bas juga memberikan contoh pembiayaan alternatif yang saat ini sudah berhasil dijalankan. Seperti pengunaan dana talangan bagi penyedia jasa untuk pembebasan lahan pembangunan infrastruktur.

Kemudian ada skema cross subsidy lelang. Misalnya melakukan lelang proyek dengan tawaran siapa yang mampu membangun tol Trans Sumatera terpanjang, dia yang akan menjadi pemenang lelang. "Jadi sempat kita lelangkan tol Semarang Batang dan Serang - Panimbang, dapat 83 km kita bangun di Sumatera," kata Menteri Basuki.

Ketiga ada KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) Availability Payment. Skema ini nantinya pemerintah akan membayar lewat cicilan kepada badan usaha pelaksana atas pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

"Availability Payment, itu yang paling mudah, jadi itu dikawal terus oleh PT PII (penjaminan Infrastruktur Indonesia) mulai penyiapan proyeknya, tidak hanya untuk pembangunan baru, tetapi juga untuk pemeliharaan jalan," sambungnya.

Bahkan pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mengaku tidak pernah meminta uang kepada Kementerian Keuangan terkait pembangunan infrastruktur. 

"Saya tidak pernah ke beliau (Sri Mulyani), tapi kalau beliau tidak ngasih saya, ya dimarahi presiden," lanjut Menteri Basuki.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang hadir langsung dalam acara tersebut pun langsung merespon dan membenarkan pernyataan pak Bas itu, tapi hanya untuk pembangunan infrastruktur yang di instruksikan oleh presiden. Sebab memang sudah disediakan anggarannya.

"Tidak pernah minta uang betul, yang instruksi bapak presiden," tandas Sri Mulyani.



(SAN)