Taufan Sukma Abdi Putra
"Banyaknya peraturan yang padat regulasi (heavy regulated), semakin memberatkan produsen untuk menjaga kelangsungan usaha IHT di Indonesia," ujar Bambang, dalam keterangan resminya, Sabtu (28/9/2024).
Di lain pihak, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr Fendi Setyawan, menekankan pentingnya desain kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlangsungan IHT. Pasalnya, tembakau hari ini belum bisa diproduksi selain IHT sehingga kebijakan pemerintah akan sangat berdampak terhadap keberlangsungan IHT.
"Regulasi terkait tembakau, seperti PP No. 28 Tahun 2024, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang menuai penolakan banyak pihak, seharusnya disusun dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap petani tembakau dan IHT," ujar Fendi.
Sementara, Pengajar Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung, Dr Wawan Hermawan, menyoroti fenomena pergeseran konsumsi rokok dari golongan 1 (mahal) ke golongan 2 dan 3 (lebih murah) serta rokok ilegal akibat kenaikan tarif cukai.
"Kebijakan kenaikan tarif cukai seharusnya mempertimbangkan dampak pada konsumsi, serta pentingnya moratorium kenaikan tarif cukai untuk menjaga keberlangsungan IHT," ujar Wawan.
