AALI
10125
ABBA
232
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1470
ACST
272
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
1165
ADMF
0
ADMG
167
ADRO
1195
AGAR
410
AGII
1100
AGRO
900
AGRO-R
0
AGRS
595
AHAP
71
AIMS
480
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3220
AKSI
0
ALDO
890
ALKA
238
ALMI
240
ALTO
344
Market Watch
Last updated : 2021/05/12 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
467.69
-0.91%
-4.29
IHSG
5921.08
-0.92%
-54.70
LQ45
879.63
-1%
-8.87
HSI
28013.81
0%
0.00
N225
28608.59
0%
0.00
NYSE
16355.62
0%
0.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,195
Emas
838,803 / gram

Nekat Mudik, Pengamat: Daripada Denda Rp100 Juta Mending Suru Putar Balik!

ECONOMICS
Kiswondari/Sindo
Rabu, 21 April 2021 19:15 WIB
Pengamat menyarankan sejumlah hal kepada pemerintah perihal larangan mudik pada hari raya Idul Fitri tahun ini, ketimbang menerapkan sanksi denda.
Nekat Mudik, Pengamat: Daripada Denda Rp100 Juta Mending Suru Putar Balik! (FOTO:MNC Media)


IDXChannel - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti (Usakti) Jakarta, Trubus Rahadiansyah menyarankan sejumlah hal kepada pemerintah perihal larangan mudik pada hari raya Idul Fitri tahun ini, ketimbang menerapkan sanksi denda Rp 100 juta bagi yang nekat mudik pada tanggal 6-17 Mei mendatang.

Pertama, Trubus meminta agar semua akses jalan darat ditutup dan penerapannya harus konsisten, dan setiap pemudik yang nekat harus kembali ke tempat asalnya.

“Saran saya, jalannya ditutup untuk yang darat, kalau yang nekat dikembalikan aja, suruh balik. Tapi, itu kan cuma tanggal 6-17 Mei, kalau sebelum dan sesudah tanggal itu kan nggak bisa,” kata Trubus saat dihubungi, Rabu (21/4/2021).

Kedua, mengoptimalkan dan memaksimalkan Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai syarat keluar masuk Jabodetabek. Menurutnya, tahun lalu kan kebijakan SIKM ini tidak efektif karena pengawasannya lemah.

“Sekarang kalau mau diterapkan bisa saja, tapi menurut saya nggak akan efektif juga SIKM (kalau pengawasan lemah),” ujarnya.

Ketiga, untuk jalur laut dan udara sementara mereka tidak beroperasi untuk kepentingan mudik pada tanggal 6-17 Mei. Namun, dia khawatir bahwa ada masyarakat yang nekat mudik dengan travel atau bus.

“Kalau travel itu kalau bisa ditangkap dan dikandangin aja mobilnya, selesai. Nanti suruh ngurus setelah tanggal 17, setelah lebaran selesai baru ngurus mobilnya. Bus-bus yang nakal tadi dikandangkan aja busnya,” beber dia.

Adapun untuk kebijakan lainnya, baiknya pemerintah menerapkan PPKM Mikro secara ketat, menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu dan tidak perlu sanksi-sanksi seperti itu.

“Intinya kalau sanksi Rp 100 juta nggak akan efektif, sanksi itu hanya bisa melalui proses pengadilan. Kalau orang mudik nggak ada hubungannya dengan itu, karena mudik itu mobilitas,” imbuh Trubus.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD