Kondisi tersebut juga tercermin dari struktur ketenagakerjaan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2026 menunjukkan pekerja formal hanya mencakup 42,07 persen dari total tenaga kerja. Sementara itu, pekerja informal masih mendominasi dengan porsi mencapai 57,93 persen.
Ketimpangan daya serap tenaga kerja juga terlihat dari perbedaan karakteristik sektor penerima investasi. Sepanjang 2025, industri logam dasar dan barang logam menjadi sektor dengan nilai investasi terbesar, yakni Rp262 triliun. Namun, sektor tersebut hanya menyerap sekitar 75,85 ribu pekerja karena aktivitas produksinya banyak mengandalkan mesin berteknologi tinggi.
Sebaliknya, industri tekstil yang tergolong padat karya hanya memperoleh investasi sebesar Rp20,2 triliun, tetapi mampu menyerap sekitar 211,25 ribu pekerja. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai investasi tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap.
Christiantoko menilai pemerintah perlu memperhatikan daya serap tenaga kerja dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan dalam menentukan arah kebijakan investasi. Menurutnya, pencapaian target investasi tidak cukup hanya diukur berdasarkan besaran modal yang masuk, tetapi juga kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja.
“Ini berarti, pemerintah tidak cukup hanya mengejar target nilai investasi yang besar, tetapi juga harus menakar daya serap dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Dukungan kebijakan dan insentif perlu diprioritaskan bagi subsektor padat karya agar lebih efektif menyerap tenaga kerja,” urai Christiantoko.
(Shifa Nurhaliza Putri)