AALI
9725
ABBA
224
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1480
ACST
280
ACST-R
0
ADES
1665
ADHI
1165
ADMF
8075
ADMG
167
ADRO
1185
AGAR
428
AGII
1095
AGRO
910
AGRO-R
0
AGRS
570
AHAP
71
AIMS
494
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3240
AKSI
785
ALDO
870
ALKA
242
ALMI
236
ALTO
318
Market Watch
Last updated : 2021/05/07 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
468.07
-0.98%
-4.61
IHSG
5928.31
-0.7%
-41.93
LQ45
880.72
-0.93%
-8.22
HSI
28610.65
-0.09%
-26.81
N225
29357.82
0.09%
+26.45
NYSE
0.00
-100%
-16348.41
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,290
Emas
835,733 / gram

Parah! 70-80 Persen Anggaran Pemda Habis Buat Belanja Pegawai

ECONOMICS
Dita Angga/Sindo
Selasa, 04 Mei 2021 14:17 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan hampir sebagian besar anggaran di Pemerintah Daerah (Pemda) hanya habis digunakan untuk belanja pegawai.
Parah! 70-80 Persen Anggaran Pemda Habis Buat Belanja Pegawai (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan hampir sebagian besar anggaran di Pemerintah Daerah (Pemda) hanya habis digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja modal yang justru berdampak pada masyarakat banyak jumlahnya sangat kecil.

“Kami sudah keliling ke berapa daerah. Saya ga ingin sebutkan. Tidak enak. Hampir semua daerah itu belanja itu proporsi belanja modalnya kecil. Belanja  modal itu adalah belanja langsung ke masyarakat. Baik untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” katanya dalam Musrenbangnas, Selasa (4/5/2021).

Dia menyebut bahwa sebagian besar belanja di daerah diperuntukan untuk belanja pegawai dan operasional. Bahkan belanja operasional pun ujung-ujungnya juga untuk pegawai.

“Hampir 70-an persen, ada bahkan yang 80-an persen itu belanja untuk pegawai atau belanja operasional. Jadi belanja pegawai dan belanja operasional untuk pegawai juga. Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga,” ujarnya.

Mantan Kapolri ini mengatakan bahwa program belanja pegawai dan operasional pun bermacam macam. Salah satunya penguatan dengan menggelar rapat koordinasi (rakor). Dimana menurutnya program ini seringkali hanya berujung pada honor.

“Macam-macam programnya.Penguatan ini, penguatan ini. Saya sampe sampaikan kapan kuat-kuatnya gitu penguatan terus. Dengan rakor, rakor isinya honor nantinya,” ujarnya

Tito mengaku telah melakukan pengecekan ke daerah terkait hal ini. Menurutnya banyak kepala daerah yang tidak tahu soal ini.

“Saya sudah cek juga kepada teman-teman kepala daerah. Teman-teman kepala daerah tidak tahu, main tanda tangan saja. Kenapa? Karena diajukan oleh Bappeda, kemudian diajukan oleh Sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir yaitu tanda tangan. Itulah yang terjadi,” pungkasnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD