Iqbal Dwi Purnama
Secara konsep awal yang dipaparkan Pemerintah, pembentukan PT DSI memang punya manfaat bagi perekonomian. Misalnya perusahaan tersebut bisa meningkatkan transparansi ekspor dan mengurangi potensi under-invoicing. Praktik ini berhubungan erat kaitannya dengan penerimaan negara.
Pembentukan BUMN ekspor ini juga dinilai meningkatkan bargaining power Indonesia terhadap komoditas strategis.
Beberapa negara juga melakukan hal serupa seperti Malaysia yang memiliki kontrol kuat terhadap industri minyak sawit melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB), kebijakan kuota, levy, dan instrumen ekspor lain untuk menjaga stabilitas pasokan serta kepentingan industri nasionalnya.
Namun Kiwoom Sekuritas menyoroti momentum pembentukan BUMN ekspor tersebut, di tengah kondisi nilai tukar yang tembus Rp17.800 per dolar, dan foreign outflow dari pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar Rp54,5 triliun hingga akhir Mei 2026.
"Dalam situasi seperti ini setiap perubahan kebijakan yang menyentuh langsung mekanisme bisnis emiten akan langsung diterjemahkan sebagai tambahan policy risk," lanjutnya.
Kekhawatiran pasar akan meningkat apabila PT DSI berkembang menjadi bentuk intervensi yang lebih agresif, dalam hal pengendalian harga komoditas oleh negara, pembatasan buyer tertentu, pengawasan pembayaran yang terlalu ketat, serta peninjauan berbagai kontrak eksisting oleh perusahaan.
