AALI
9800
ABBA
188
ABDA
0
ABMM
2360
ACES
780
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7375
ADHI
815
ADMF
8100
ADMG
177
ADRO
2970
AGAR
318
AGII
1950
AGRO
765
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
57
AIMS
254
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1640
AKRA
1060
AKSI
294
ALDO
855
ALKA
294
ALMI
292
ALTO
228
Market Watch
Last updated : 2022/06/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
544.03
0.56%
+3.01
IHSG
7042.94
0.64%
+44.67
LQ45
1018.99
0.57%
+5.77
HSI
21719.06
2.09%
+445.19
N225
26491.97
1.23%
+320.72
NYSE
14402.12
0.34%
+49.32
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,845
Emas
873,761 / gram

Pastikan Tidak Ada Penyekatan, Ini yang Dilakukan Polri saat PPKM Level 3 Nataru

ECONOMICS
Putranegara Batubara/MPI
Rabu, 24 November 2021 07:00 WIB
Polri memastikan bahwa tidak akan melakukan penyekatan saat diberlakukan PPKM level 3 di libur Nataru.
Pastikan Tidak Ada Penyekatan, Ini yang Dilakukan Polri saat PPKM Level 3 Nataru(Dok.MNC Media)
Pastikan Tidak Ada Penyekatan, Ini yang Dilakukan Polri saat PPKM Level 3 Nataru(Dok.MNC Media)

IDXChannel - Polri memastikan bahwa tidak akan melakukan penyekatan menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang menetapkan PPKM Level 3 saat libur Natal 2021 dan Tahun 2022 (Nataru). 

"Ditiadakan, bukan penyekatan, tapi kita akan mengoptimalkan. Memang ini belum kita rumuskan secara detail. Nanti tanggal 24 Kapolri akan memberi arahan kepada jajaran. jadi nanti setelah itu kita detailkan cara bertindak kita di lapangan apa," kata Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Polri tidak akan melakukan penyekatan karena memang Pemerintah tidak menginginkan adanya hal tersebut. Sehingga, kata Imam, polisi akan memedomani hal itu.

Imam menjelaskan, kemungkinan besar, polisi akan memperkuat pemanfaatan dari posko PPKM terkait dengan kebijakan tersebut. 

"Ya mungkin kita mendirikan, mengoptimalkan pos PPKM di desa, posko PPK. Yang sudah kita 4 pilar itu. Nah itu yang akan kita berdayakan betul. Mungkin orang yang pulang itu harus membawa surat jalan dari RT-nya misalnya kan, lapor dulu di pos PPK.. mungkin itu nanti yang akan Kita rumuskan," ujar Imam.

Kendati begitu, Imam belum bisa menjelaskan panjang lebar terkait kebijakan itu. Menurutnya, jajaran menunggu keputusan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

"Tapi kita nanti tunggu arahan Pak Japolri, supaya jelas nanti baru detailnya kita sampaikan," tutup Imam.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD