Suparjo Ramalan
IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana merger PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke dalam PT Pelindo (Persero). Aksi korporasi ini diharapkan mendukung industri maritim nasional.
Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Joko Noerhudha mengatakan aksi korporasi tersebut bagian dari integrasi bisnis perusahaan pelat merah, misalnya di sektor logistik.
Menurut dia, Pelni, ASDP, dan Pelindo punya layanan logistik masing-masing, daripada terpisah-pisah maka disatukan agar lebih terarah dan kuat.
“Sehingga daripada kita punya tiga lebih baik yang dua ini dipakai untuk yang lain. Repurposing itu akan cover more ground tapi dengan sumber daya yang tetap,” ujar Joko saat konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
“Mungkin itulah prinsip yang terutama yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dengan adanya merger ini,” tambahnya.
Pelindo Group dipastikan tetap mengikuti arahan Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Lantaran merger memberikan efisiensi bisnis tanpa adanya redundansi.
“Kaitannya dengan rencana Kementerian BUMN yang sempat ngomong tentang integrasi atau merger antara Pelni dan ASDP, sebenarnya aksinya di Pelindo kita sih manut saja. Karena dari sisi Kementerian BUMN otomatis bisa dilakukan efisiensi karena prinsipnya tidak ada redundansi,” tutur dia.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menilai konsolidasi ketiga perusahaan akan menjadi satu kekuatan besar, terutama di sektor pelabuhan dan kelautan.
“Kita rencana Pelindo ini pun kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut, karena kita ini kan negara maritim,” ucap Erick saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu.
Dia memandang, tanpa konsolidasi hanya akan membuat bisnis perusahaan pelat merah terpisah-pisah. Bahkan tidak bisa bersaing di pasaran.
“Kalau kita terpotong-potong (bisnis) antara kebijakan daripada tentu pelabuhan, pengiriman, Pelni, dan ASDP, itu tidak menjadi suatu keuangan, kita akan salah bersaing,” ujarnya.
Lemahnya sektor kepelabuhanan dan kelautan membuat Indonesia kebanjiran produk impor. Selain itu, terjadi praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah (dumping)
(Febrina Ratna)
