Iqbal Dwi Purnama
Lebih jauh Didin menjelaskan, seharusnya pemerintah bisa mengesampingkan maraknya pembangunan infrastruktur saat ini. Baik yang dibungkus melalui proyek strategis nasional, prioritas ataupun super prioritas, bahkan pembangunan ibu kota baru.
Sebab yang seharusnya menjadi prioritas adalah melindungi masyarakat kelas bawah untuk menghadapi berbagai ancaman krisis yang diceritakan pemerintah. Maka alokasi pendanaan seharusnya bisa difokuskan untuk rakyat lebih dulu.
"Makanya kalau tetap IKN yang alokasinya cukup besar, pembangunan infrastruktur dipertahankan, maka inflasi bisa mencapai 8-9%," kata Didin.
Namun demikian kalau pemerintah bisa menyusun kebijakan moneter dan fiskal dengan dosis yang pas untuk masyarakat, maka dampak kenaikan harga BBM ini bisa direduksi, tinggal pilihan prioritas yang diambil.
