IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengirimkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Penetapan upah tersebut akan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai alfa, hingga Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Yassierli menjelaskan, penghitungan upah minimum 2027 perlu memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di setiap daerah. Dengan demikian, kebijakan pengupahan diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli dalam keterangan resmi, Rabu (18/11/2026).
Pedoman tersebut tertuang dalam surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penerbitan pedoman ini merupakan tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan mengenai pengupahan.
Bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum pada 2026, penyesuaian upah minimum 2027 akan menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α) dalam rentang 0,50 hingga 1.
Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum terhadap KHL, serta faktor lain yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan di daerah.
Untuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP), nilai alfa ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Sementara itu, penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.