Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa, pemerintah juga menggunakan data KHL 2026 sebagai dasar penghitungan. Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk penetapan UMP serta KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. Data KHL bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disusun menggunakan metodologi akademis agar kebutuhan riil pekerja dan keluarganya untuk hidup layak turut diperhitungkan.
Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu.
Penetapan upah minimum sektoral didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan harus memiliki karakteristik, keahlian, dan risiko kerja yang berbeda dibandingkan sektor lainnya, atau menuntut pekerjaan lebih berat maupun spesialisasi tertentu. Besaran UMSP wajib lebih tinggi daripada UMP, sedangkan UMSK harus lebih tinggi dibandingkan UMK.
Pemerintah juga menetapkan batas waktu penetapan upah minimum 2027. Gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 21 November 2026, sementara UMK ditetapkan paling lambat 25 November 2026. Untuk UMSP, tenggat penetapannya paling lambat lima hari setelah UMP ditetapkan. Adapun UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
Seluruh ketentuan upah minimum 2027 tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Sementara itu, upah pekerja pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, dengan besaran paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
(Shifa Nurhaliza Putri)