Ajib menjelaskan dunia usaha siap mengadakan program pendidikan vokasi untuk mencetak kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Namun, hal tersebut perlu dukungan pemerintah.
"Misalnya para pelaku usaha yang mendukung Perpres 68 tahun 2022 tentang pendidikan dan pelatihan Vokasi, pemerintah seharusnya memberikan insentif regulasi di sektor itu, misalnya ada insentif pajak," kata Ajib.
Peningkatan kualitas SDM yang melibatkan kontribusi swasta juga dinilai bisa meringankan beban pemerintah untuk bisa memanfaatkan bonus demografi yang disebut bakal terjadi beberapa tahun mendatang.
"Pemerintah membutuhkan swasta juga, sehingga swasta juga harus di dorong dalam konteks insentif regulasi, sehingga Swasta yang pro pgram pemerintah seharusnya mendapat insentif yang terbaik," pungkasnya. (NIA)