Ahmad Haidir
Melalui diskusi yang juga dihadiri tiga pembicara dari kalangan pekerja seni dan kreatif perempuan yakni Rara Sekar; seorang musisi dan peneliti, Kartika Jahja; Musisi dan Aktivis, dan Ratri Ninditya; Koordinator Peneliti Kebijakan Koalisi Seni, Wamenparekraf Angela menjelaskan ketiga langkah strategis yang menjadi kunci untuk memberdayakan perempuan pekerja seni dan kreatif.
Pertama, terkait kebijakan. Dibantu Direktorat Regulasi Kemenparekraf, pihaknya akan melihat kembali kemungkinan apa yang bisa dilakukan untuk mengisi kekosongan produk hukum perlindungan terhadap pekerja seni termasuk pekerja informal yang inklusif dan berkelanjutan.
“Sejauh ini kami memiliki Undang-Undang Ekonomi Kreatif untuk melindungi semua pelaku ekonomi kreatif, termasuk seniman dan pekerja lepas atau informal. Pasal 10 UU Ekraf secara eksplisit ditujukan untuk melindungi pelaku ekonomi kreatif dengan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, berupa pengembangan riset; pengembangan pendidikan; fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; penyediaan infrastruktur; pengembangan sistem pemasaran; pemberian insentif; fasilitasi kekayaan intelektual; dan pelindungan hasil kreativitas,” jelas Angela.
Kedua, untuk menciptakan SDM berdaya saing dan kompeten, pemerintah telah menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk industri kreatif yang didalamnya juga mencakup pekerja seni dan kreatif.
SKKNI tersebut untuk sektor musik, seni rupa, seni pertunjukan, film, fotografi, fashion, kriya, kuliner, desain grafis, animasi, dan masih banyak lagi yang lainnya.
