Kunthi Fahmar Sandy
Kemudian, terkait pembiayaan pelaksanaan Pilkada berasal dari APBD daerah masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota perlu memberikan hibah kepada pihak penyelenggara, mulai dari KPU, Bawaslu serta TNI dan Polri sebagai pihak yang diberi tugas mengamankan jalannya pesta demokrasi.
"Hari ini kita akan melaksanakan hibah kepada TNI dan Polri. Sementara hibah kepada KPU dan Bawaslu NPHD-nya sudah kita laksanakan pada akhir tahun lalu. Alhamdulillah kita bisa dilaksanakan serentak dan itu penandatanganan serentak pertama di Indonesia," jelas Fatoni.
Sebagaimana diketahui, besar anggaran pengamanan Pilkada Tahun 2024 di Sumsel untuk TNI sebesar Rp 20 miliar dan Polri sebesar Rp 51,345 miliar. Sementara itu, besar anggaran pihak penyelenggara untuk KPU Provinsi sebesar Rp 234,545 miliar dan Bawaslu Provinsi sebesar Rp 72,956 miliar.
"Kalau kita melihat total keseluruhan TNI dan Polri di Sumsel termasuk Kabupaten/ Kota sebesar Rp 54,439 miliar dan untuk Polri sebesar Rp 135,714 miliar. Ini anggaran untuk pelaksanaan Pilkada kita, baik Pilkada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota," kata Fatoni.
Fatoni menyebut Pilkada serentak se-Indonesia baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024. Meskipun demikian, dia yakin dapat berjalan dengan sukses karena rakyat Indonesia sudah terbiasa dalam mengikuti jalannya Pemilu.
