sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

PP Inbreng BUMN ke Danantara Ditargetkan Rampung Akhir Maret 2025

Economics editor Suparjo Ramalan
22/03/2025 07:33 WIB
Beleid itu bakal menjadi payung hukum pengalihan saham seluruh perseroan negara ke Danantara.
PP Inbreng BUMN ke Danantara Ditargetkan Rampung Akhir Maret 2025 (FOTO:MNC Media)
PP Inbreng BUMN ke Danantara Ditargetkan Rampung Akhir Maret 2025 (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Peraturan Pemerintah (PP) perihal inbreng saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ditargetkan rampung akhir Maret 2025. 

Beleid itu bakal menjadi payung hukum pengalihan saham seluruh perseroan negara ke Danantara. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, setelah PP inbreng diterbitkan, seluruh BUMN dialihkan ke Sovereign Wealth Fund (SWF) tersebut. 

“Jadi kita itu nanti, bukan saja tujuh (BUMN), semuanya yang akan masuk. Ini sekarang kebetulan sedang dalam proses PP inbreng InsyaAllah akhir bulan ini semua selesai,” ujar Pandu dalam sesi Special Dialogue IDXChannel, Jumat (21/3/2025).

Paska pengalihan saham perusahaan pelat merah, Danantara mulai menggodok investasi di sektor strategi. Beberapa di antaranya energi baru dan terbarukan (EBT), hilirisasi sumber daya, pangan.

Lalu, sektor lain yang berdampak langsung bagi pertumbuhan makro ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru.

“Dan nantinya kita juga akan mendapatkan dari hasil dividen, akan masuk juga ke Danantara untuk mulai diinvestasikan,” katanya. Danantara sendiri bakal mengelola aset sebesar USD900 miliar atau setara Rp14 ribu triliun. Nilai ini diperoleh dari aset konsolidasi BUMN.

Dari nilai tersebut sebesar USD20 miliar atau sekitar Rp300 triliun bakal digunakan untuk investasi di beberapa proyek strategis. Pandu menjelaskan, Danantara dibentuk untuk menjadi agen pertumbuhan ekonomi nasional dan dapat memperoleh keuntungan alias return. Dalam konteks ini, Danantara bakal mengelola aset BUMN untuk menghasilkan return. 

“Jadi ini beda dengan misalnya budget suatu negara atau APBN yang digunakan untuk program buat masyarakat, tapi tidak menghasilkan return. Nah, di sini harus menghasilkan economic return,” tutur dia. 

(kunthi fahmar sandy)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement