Kepala negara tidak menetapkan tenggat waktu terkait mandat penghapusan sistem outsourcing. Akan tetapi, dia meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk bersikap realistis dalam menyikapi kebijakan tersebut.
"Kita juga harus realistis. Harus menjaga kepentingan investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, tidak ada yang kerja. Jadi kita harus bekerja sama dengan mereka," ujar Prabowo.
(Ahmad Islamy Jamil)