Tim IDXChannel
Dia menambahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nabire sangat terbatas sehingga tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan Bandara tersebut.
“Kami sangat sayangkan bila tahun ini tidak ada dana dari APBN untuk membiayai pembangunan Bandara baru Nabire. Padahal targetnya akhir tahun 2022 rampung. Makanya kami minta perhatian dan intervensi dari bapak Presiden Jokowi dan menteri perhubungan untuk menuntaskan proyek pembangunan Bandara baru Nabire,”ujarnya.
Keberadaan Bandara baru Nabire sangat strategis. Dengan panjang runway 1600 meter, bisa di darati pesawat jenis ATR dan mendukung pelayanan penerbangan di kabupaten-kabupaten di kawasan pembangunan Meepago, Lapago dan Saireri Papua diantaranya Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen dan kabupaten-kabupaten lainnya.
“Bandara baru Nabire diproyeksikan kedepan untuk didarati pesawat Boeing. Makanya pemerintah harus tuntaskan pembangunannya. Kalau tuntas tahun ini maka pesawat ATR bisa masuk (mendarat) dan kedepan ditambah lagi panjang run way sehingga pesawat berbadan lebar seperti boeing bisa juga masuk ke Nabire,” papar Salmon.
Sementara itu, Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandara Nabire, Muhamad Nafik mengakui hingga kini belum mengetahui besaran alokasi anggaran dari APBN untuk kelanjutan pembangunan Bandara Nabire baru tersebut.
