Purbaya Pastikan Cicilan Utang Pembangunan Kopdes Tak akan Gagal Bayar

IDXChannel - Pemerintah memastikan mekanisme pembayaran cicilan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Kopdes tidak mengalami gagal bayar ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Langkah ini disepakati dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga:

Purbaya Ingatkan Risiko Obligasi Daerah, Minta Belajar dari Pengalaman Brasil

“Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” kata Purbaya.

Purbaya menegaskan alokasi dana pembiayaan tersebut sudah tersedia dalam postur anggaran yang ada, sehingga tidak memerlukan penambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Baca Juga:

Soal Utang Whoosh, Purbaya: Tenor 80 Tahun, Cicilan Rp1 Triliun per Tahun

“Uangnya ada, selama ini dianggarkan. Jadi bukan ABT, memang sudah disediakan,” ujar Purbaya.

Selain itu, Purbaya mengatakan pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) lintas kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan potensi KDKMP dalam memperkuat perannya dalam menopang sistem logistik nasional dan distribusi barang subsidi.

Baca Juga:

Anaknya Masuk Desil 7, Purbaya Siap Uji Ulang Akurasi Data DTSEN

“Kami sepakat untuk membentuk satu satuan tugas (Satgas) yang bisa memanfaatkan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal,” ujar Purbaya 

Salah satu tugas utama Satgas adalah memastikan rantai pasok barang-barang tertentu berjalan secara eksklusif melalui jaringan KDKMP di tingkat desa dan kelurahan.

“Termasuk penyaluran barang-barang di sana dipastikan hanya lewat Kopdes Merah Putih, sehingga kita bisa memastikan Koperasi Merah Putih bisa betul-betul kuat menjaga dan membantu sistem logistik di Indonesia,” kata Purbaya.

Untuk menjaga akuntabilitas, pemerintah membentuk tim pengawas gabungan yang melibatkan Kementerian Keuangan dan BP BUMN. Tim ini bertugas mengawal pemanfaatan anggaran serta memastikan infrastruktur KDKMP digunakan secara optimal untuk penyaluran barang-barang subsidi.

“Makanya nanti dibentuk tim, Menteri Keuangan bersama Kepala BP BUMN. Tim ini nanti ikut memastikan supaya utilitas atau penggunaan ini termasuk kepastian barang-barang subsidi itu menggunakan infrastruktur pemerintah yang namanya sekarang Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih,” ujar Purbaya.

(NIA DEVIYANA)