Anggie Ariesta
Merespons jawaban Purbaya, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah selaku pimpinan rapat memutuskan memberikan batas waktu resmi selama 10 hari bagi Kemenkeu untuk menyampaikan laporan profil utang pemerintah secara tertulis kepada Banggar DPR RI.
Sebagai gambaran, utang pemerintah kini sudah mencapai Rp10.293,69 triliun secara nominal, berdasarkan catatan terbaru Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per akhir Semester I-2026.
Dari angka tersebut, rasio utang pemerintah setara 41,26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun nilai utang itu bertambah sekitar Rp373,27 triliun dibanding catatan pada akhir 31 Maret 2026 sebesar Rp9.920,42 triliun.
Rasio tersebut masih berada di bawah batas maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60 persen terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
(NIA DEVIYANA)
