Rina Anggraeni
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat untuk program perlindungan sosial sudah terealisasi Rp 49,07 triliun atau setara 33% dari pagu Rp 150,88 triliun
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha merinci Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 15,93 juta KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 9,62 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 3,18 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,77 juta orang, serta bantuan kuota internet untuk 26,99 juta siswa dan pendidik.
“Perlindungan sosial ini juga kita perkuat dalam arti untuk menjangkau masyarakat 40% masyarakat terbawah melalui PKH, sembako, BST, BLT dan desa. Dan kami mulai percepat beberapa program agar masyarakat bisa menikmati sebelum Lebaran,” ujar Kunta dalam video virtual, Kamis (6/5/2021).
Lanjutnya, realisasi UMKM dan korporasi yang terealisasi Rp 40,23 triliun merupakan 21% dari pagu Rp 193,53 triliun meliputi BPUM kepada 8,29 juta usaha, serta IJP UMKM untuk KMK dijamin sebesar Rp 10,14 triliun.
Kemudian imbal jasa penjaminan korporasi untuk kredit modal kerja dijamin Rp 352 miliar serta penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp 373,09 triliun kepada 5,11 juta debitur per 23 April 2021.
“Dukungan UMKM agar mereka minimal bisa bergerak lagi berusaha kembali, dan penjaminan, kami sudah perluas sampai Rp 10 miliar, termasuk kredit usaha rakyat (KUR) dan non KUR termasuk insentif usaha,”tuturnya.
Sedangkan, realisasi program insentif usaha sebesar Rp 26,20 triliun yang merupakan 46% dari pagu Rp 56,72 triliun.“Insentif usaha telah dinikmati oleh wajib pajak meliputi PPh 21 DTP untuk 88.235 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP untuk 248.275 WP," tandasnya. (TIA)
