Kunthi Fahmar Sandy
IDXChannel - Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 dipastikan masih dapat dijalankan sampai akhir Januari 2026.
Adapun perpanjangan SPHP beras 2025 tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi dalam keterangannya menyatakan dukungan terhadap perpanjangan SPHP beras tahun 2025 sampai Januari 2026. Baginya program baik ini dapat menyediakan akses beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat dan juga menahan fluktuasi harga.
“Perpanjangan SPHP ini penting untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar, sekaligus menahan lonjakan harga di pasar. Komisi IV DPR RI selalu menekankan agar distribusi SPHP tidak tersendat di lapangan. Stok ada, anggaran ada, maka penyaluran harus berjalan optimal,” kata Eko dikutip keterangan pers Minggu (18/1/2025).
Menanggapi dukungan tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program SPHP beras tahun 2025 telah berjalan di awal Januari 2026 usai Kementerian Keuangan memberikan persetujuan RPATA.
Dalam laporan per 15 Januari, Perum Bulog telah mencatatkan progres realisasi penjualan beras SPHP hingga 15 ribu ton untuk Januari ini saja.
"Jadi program SPHP beras tahun 2025 dipastikan masih berlanjut di Januari 2026. Tidak ada jeda. Selanjutnya di Februari 2026 ditargetkan mulai salur SPHP beras tahun 2026 hingga Desember mendatang," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy.
"Tentunya pemerintah bersama DPR RI akan memastikan program ini berjalan dengan baik dan optimal. Bapanas dan Bulog sesuai arahan Kepala Bapanas, siap bergandengan tangan bersama Komisi IV DPR RI agar SPHP beras di 2026 semakin baik," ujar Sarwo.
Untuk diketahui, realisasi penjualan beras SPHP tahun 2025 sampai 15 Januari 2026, totalnya telah mencapai 817,2 ribu ton. Ini berarti selama masa perpanjangan SPHP beras 2025 sampai medio Januari 2026 telah berprogres hingga mendekati angka 15 ribu ton.
Selanjutnya, untuk pelaksanaan SPHP beras tahun 2026, Bapanas tengah menggodok pemutakhiran dan penajaman petunjuk teknis. Salah satunya dengan memperlebar batas maksimal pembelian beras SPHP dari semula 2 pak atau 10 kilogram (kg) per konsumen menjadi 5 pak atau 25 kg per konsumen.
Sementara dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan harga beras bagi masyarakat tidak boleh berfluktuasi yang berlebihan.
Hal ini karena stok beras secara nasional lebih dari mencukupi setelah Indonesia memperoleh predikat swasembada beras untuk tahun 2025.
"Stok beras tertinggi kita sepanjang sejarah. Di hotel, rumah-rumah, restoran, itu sampai 12 juta ton. Naik 49 persen dari tahun lalu. Jadi teman-teman pengusaha, tolong tidak ada alasan harga naik. Sekarang ini, alhamdulillah, satu tahun sudah swasembada, yang itu tercepat atas gagasan besar Presiden," kata Amran.
Menilik Panel Harga Pangan Bapanas, per 15 Januari 2026, rerata harga beras medium secara nasional untuk Zona 1 masih cukup stabil dengan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Zona 1 berada di Rp 13.270 per kilogram (kg) atau 1,7 persen di bawah HET beras medium Zona 1 yang ditetapkan di Rp 13.500 per kg.
Sementara Panel Harga Pangan Bapanas juga memonitor perkembangan harga gabah kering panen (GKP) tingkat petani secara nasional. Per 15 Januari, rerata harga GKP secara nasional relatif cukup baik dengan Rp 6.912 per kg. Sementara ketetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) GKP petani di 6.500 per kg. Meski begitu, masih ada 4 daerah yang mengalami rerata harga GKP petani di bawah HPP.
(kunthi fahmar sandy)
