Anggie Ariesta
Selama ini, modus tersebut kerap digunakan oknum tidak bertanggung jawab untuk memperkecil laporan volume dan nilai perdagangan.
Dampak dari praktik ilegal tersebut dinilai sangat merugikan negara karena memicu kebocoran penerimaan pajak serta hilangnya potensi devisa hasil ekspor (DHE) dalam jumlah yang sangat masif di luar negeri.
Hingga saat ini, pihak kementerian maupun lembaga teknis terkait belum memberikan rincian hitam di atas putih mengenai struktur formal badan baru tersebut.
Meski demikian, sinyal kuat mengenai kepastian rumor ini kabarnya akan langsung terjawab esok hari. Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato resmi di hadapan DPR RI dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
(Dhera Arizona)
