"Negara-negara dengan data terpadu memudahkan verifikasi penerima bantuan. Jadi di AS ada social security number (SSN) semacam data tunggal kependudukan yang terhubung ke berbagai data termasuk data rekening perbankan, layanan kesehatan dan sebagainya," paparnya.
Menurutnya Perubahan model Bansos sembako diperlukan karena pengawasan lebih sulit dan rawan dikorupsi perbaikan data cukup penting untuk menjamin penerima bansos efektif dan tepat sasaran.
"Kedepan seharusnya pemerintah Republik Indonesia bisa memulai dengan E-ktp.tapi sayangnya data belum terintegrasi dengan data kemiskinan atau data penerima bantuan. Di sinilah pentingnya mekanisme bantuan yang terintegrasi dengan data kependudukan yang valid," pungkasnya.
(IND)