Taufan Sukma/IDX Channel
Menurut Sri, pemerintah memang sengaja untuk tetap menjaga anggaran perlinsos pada level yang cukup tinggi, karena masyarakat rentan belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi COVID-19.
Terlebih, sepanjang 2023, masyarakat juga masih menghadapi dinamika dari harga komoditas, utamanya komoditas beras.
"Makanya kita melakukan beberapa penebalan bantuan sosial," tutur Sri.
Sri juga menjelaskan bahwa kinerja anggaran perlinsos dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) serta transfer ke daerah (TKD).
BPP disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp159,6 triliun, serta belanja non-K/L Rp269,1 triliun.
Belanja K/L di antaranya untuk penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp28,1 triliun, bantuan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM senilai Rp44,5 triliun, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM sebesar Rp7,5 triliun.
