Felldy Utama
"Akhirnya kita memantau itu semua hanya lewat media sosial, lewat online, lewat berita-berita, tapi itu pun sifatnya informatif, bahkan sebagian simpang siur,” tambah Yanuar.
Oleh karena itu, sebagai pimpinan di Komisi II, Yanuar merasa berkepentingan, karena ini urusan Ibu Kota Negara yang sampai hari ini DPR pun tidak tahu seperti apa kemajuan nyatanya.
Yanuar pun menyontohkan, Komisi II bermitra dengan BPN yang dinilai pasti mengetahui perkembangan soal proses IKN karena terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, misal dengan pengadaan lahan dan pemanfaatan tanah. Akan tetapi, ketika diperiksa ternyata mata anggaran atau nomenklatur soal tersebut tidak ada.
“Saya tidak tahu ini dari mana anggaran soal pengadaan lahan, dan lainnya. Kita kan tahu luasnya luar biasa 250 ha untuk seluruh totalnya, di kawasan inti ada sekitar lima sampai enam ribu hektar,” ujarnya.
