Carlos Roy Fajarta Barus
IDXChannel - Pemerintah Indonesia diminta tidak mempertimbangkan usulan Dana Moneter Internasional (IMF) yang merekomendasikan RI untuk mengkaji kebijakan pembatasan ekspor mineral.
Seperti diketahui, Dewan Eksekutif IMF menyarankan Pemerintah Indonesia mencabut larangan ekspor nikel secara bertahap. Hal ini tersebut disampaikan dalam rilis yang dipublikasikan di halaman portal IMF pada 25 Juni 2023.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah untuk jangan mau didikte asing, serta mengingatkan IMF untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Terutama, kebijakan larangan ekspor nikel maupun hilirisasi mineral.
Ia meminta Pemerintah jangan mau diintervensi IMF karena Indonesia sebagai negara berdaulat berhak menentukan aturan terkait pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki.
Mulyanto menyebut permintaan IMF yang disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6/2023) sangat tidak logis.
Pasalnya saat ini Indonesia tidak punya kewajiban terhadap IMF. Sehingga permintaan tersebut sangat tidak relevan disampaikan sebuah lembaga kepada Pemerintahan yang berdaulat.
