Pemerintah lanjutnya, tak bisa memangkas anggaran Kemenkominfo karena masih banyak daerah tertinggal. Ada 84 ribu desa dan kelurahan, 250 lebih sekolah, dan lebih dari 10 ribu puskesmas, yang belum terkoneksi internet.
"Jadi, kalau kita mau membicarakan government to people, apalagi kita sudah melakukan dengan Kartu Prakerja untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat, kita harus menuju ke sana. Untuk puskesmas, Kemenkes sedang berupaya melakukan digitalisasi, transfer dari anggaran pemerintah ke biaya operasi puskesmas diharapkan by puskesmas, by address, by account number, sehingga tidak perlu melalui berbagai pihak atau langkah," jelas Sri
Untuk sekolah, Kemenkeu dan Kemendikbud Ristek sudah melakukan dana BOS by school name, by school address, dan by school number. Bahkan, di situ juga telah dibangun aplikasi untuk pembelian.
"Jadi kalau sekarang kepala sekolah beli, dia langsung terlihat di dalam aplikasi digitalnya. Jadi tidak perlu kan, dulu pak Presiden meminta para menteri mensimplifikasikan karena kepsek sibuk membuat laporan pertanggung jawaban mengenai berbagai macam pengeluarannya. Dengan digital, baik transfernya maupun belanjanya, mereka tidak perlu lagi membuat berbagai laporan-laporan itu," ungkap Sri.
Selama pandemi Covid-19, sambung dia, diciptakan aplikasi PeduliLindungi untuk para individu masyarakat. Dia mengatakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam mengkoordinasikan pemulihan ekonomi, salah satu yang menjadi perhatiannya adalah UMKM.