Michelle Natalia
Sri menyebut, ini merupakan salah satu bentuk atau cara yang ditempuh untuk menjaga kepentingan NKRI. Dia pun turut berterima kasih kepada seluruh K/L dan Pemda, dalam menerima aset-aset ini yang kemudian akan dibangun dan dimanfaatkan seoptimal mungkin.
"Tadi kalau saya lihat banyak tanah-tanah yang secara fisik nampak terlantar. Sehingga dengan sekarang sudah diserahterimakan, tadi apakah menjadi Ekowisata di Pemda Jawa Barat, atau menjadi tempat-tempat lain yang saya mau lihat RS Bhayangkara yang pak Kapolri mau bangun, saya yakin itu akan menjadi salah satu RS terbaik di Indonesia. Jadi berlomba-lomba terus, Polri kalau bagus RS-nya, nanti TNI juga minta bagus, Perguruan Tinggi bagus, semuanya bagus pak Mahfud, tapi semuanya bagus juga anggarannya berarti," sambung Sri.
Dia pun mengatakan bahwa dirinya sudah berancang-ancang, jika mereka sudah menerima aset ini, nantinya mereka juga akan meminta anggaran untuk membangun RS. Hanya saja, menurut Sri, itu lebih baik daripada menjadi tanah terlantar, yang jelas nilainya menjadi tidak ada dan bahkan menimbulkan banyak dampak excess negatif.
"Kita berharap dengan aset-aset ini bisa diserahterimakan, dibangun, dan dikembangkan, tentu tidak hanya bermanfaat bagi K/L dalam menjalankan tugas pelayanan, tapi saya yakin akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian di sekitar aset yang dibangun tersebut," tambah Sri.
Dia pun menegaskan pesannya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban mengenai hak tagih negara. "Kepada Satgas BLBI, jangan lupa mileage-nya, finish line-nya itu di Rp110 triliun. Jadi jangan diingatkan yang Rp30 triliun, masih Rp110 triliun di ujung sana, jadi mohon fokus karena itu adalah hak tagih negara," jelasnya.
(FRI)
