sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Cegah Dampak Iklim Bukan Aksi Latah

Economics editor Michelle Natalia
12/07/2023 20:00 WIB
Indonesia, kata dia, bahkan sudah menyampaikan komitmen untuk mengurangi emisi karbon dalam bentuk National Determined Contribution (NDC).
Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Cegah Dampak Iklim Bukan Aksi Latah. Foto: MNC Media.
Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Cegah Dampak Iklim Bukan Aksi Latah. Foto: MNC Media.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menegaskan upaya Indonesia menghindari dampak perubahan iklim bukanlah sebuah tindakan latah atau ikut-ikutan.

"Tetapi juga untuk memenuhi kepentingan kita sendiri," ujar Sri dalam Indonesia EBTKE ConEx ke-11 secara virtual di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Indonesia, kata dia, bahkan sudah menyampaikan komitmen untuk mengurangi emisi karbon dalam bentuk National Determined Contribution (NDC), di mana RI berkontribusi secara global mengurangi emisi CO2 dengan target pengurangan 29% dan ditingkatkan menjadi 31,89% dengan upaya sendiri. 

Kemudian dengan dukungan internasional, Indonesia bahkan berambisi menurunkan emisi global hingga 41%, yang bisa ditingkatkan menjadi 43,2%.

"Ini artinya di satu sisi kita akan ada permintaan energi yang makin tinggi karena masyarakat makin maju, makin sejahtera, konsumsi energinya makin tinggi, dan oleh karena itu, pembangunan pembangkit listrik akan terus meningkat. Tetapi bagaimana supaya kita membangun jumlah kapasitas pembangkit listrik tanpa memperburuk CO2 atau bahkan menurunkan hingga 41% emisi CO2," ungkap Sri. 

Oleh karena itu, forum yang dia hadiri ini menjadi sangat penting dan relevan. 

Indonesia sudah membuat estimasi, yaitu butuh Rp4.000 triliun untuk bisa mencapai komitmen Nationally Determined Contribution. Untuk memberi sedikit perspektif, APBN Indonesia satu tahun itu sekitar Rp3.000 triliun. 

"Jadi Rp4.000 triliun berarti lebih besar dari 1 tahun APBN Indonesia untuk biaya ini hingga 2030. Dan oleh karena itu, kita tahu bahwa tidak mungkin kebutuhan biaya untuk bisa menciptakan dan menyampaikan tekad Indonesia untuk mengurangi CO2 berasal dari APBN saja. Peranan sektor swasta dan masyarakat menjadi sangat penting. APBN mungkin kontribusinya bisa hanya sekitar 10%, tidak mencapai 20%," terang Sri.

Namun APBN bisa memberikan leverage melalui berbagai insentif. Oleh karena itu di dalam fiscal tools, pemerintah memberikan insentif untuk munculnya pembiayaan inovatif dan bagaimana menarik lebih banyak investasi sektor swasta untuk masuk ke proyek-proyek hijau dan industri hijau. 

Karena tidak hanya sekadar membangun pembangkit yang renewable, tetapi industri-industri yang menggunakan listrik secara lebih hemat, dan bahkan sampai ke rumah tangga menggunakan listrik yang lebih hemat akan menjadi solusi yang cukup signifikan.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement