Carlos Roy Fajarta Barus
IDXChannel - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah agar segera melakukan revisi pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Tertentu. Hal ini karena banyak subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran karena banyak dinikmati orang kaya.
Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno. Pihaknya sudah menyuarakan agar pemerintah segera merevisi Perpres tersebut mengingat urgensinya sebagai payung hukum untuk mengatur tata cara pemberian BBM kepada masyarakat.
"Sehingga dalam revisi Perpres 191 Tahun 2014 nantinya tercantum dengan jelas dan detail siapa saja kelompok masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi. Hal ini tidak pernah terjelaskan secara rinci dalam Perpres yang sekarang berlaku," ujar Eddy Soeparno, Selasa (14/2/2023).
Poin penting lainnya yang harus dicantumkan dalam revisi Perpres tersebut adalah sanksi bagi mereka yang melanggar aturan peruntukan BBM bersubsidi
"Ini penting sebagai dasar untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melanggar peruntukkan BBM bersubdisi. Penegakan hukum bagaimanapun adalah langkah penting untuk memastikan BBM tepat sasaran," lanjutnya.
