Tak Diputuskan Sendiri, Menaker Berkilah Aturan JHT Diketahui DPR

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menegaskan, terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tidak diputuskan sendiri, melainkan atas rekomendasi dan aspirasi berbagai stakeholder, termasuk DPR.

Dalam pertemuan itu, mereka mendorong pemerintah agar menetapkan kebijakan yang mengembalikan program JHT sesuai dengan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Baca Juga:

Muhaimin Iskandar Merespons Polemik Aturan JHT

Menurut Menaker, rekomendasi tersebut antara lain berdasarkan rapat dengar pendapat Kemnaker dengan Komisi IX DPR RI pada 28 September 2021. Raker tersebut dihadiri oleh perwakilan institusi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

"Dalam rapat tersebut, Komisi IX mendesak Kemnaker untuk meningkatkan manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja informal serta mengharmonisasikan regulasi jaminan sosial terutama regulasi antara klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Jaminan Pensiun (JP)," ucap Ida, dikutip Kamis (17/2/2022).

Baca Juga:

Ini Simulasi Pencairan JHT dari Kemnaker, Simak Ya!

Menaker juga mengatakan, Permenaker 2/2022 merupakan hasil pokok-pokok pikiran Badan Pekerja Lembaga Tripartit Nasional pada 18 November 2021, dengan agenda pembahasan mengenai perubahan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.