Taufan Sukma Abdi Putra
Optimisme tersebut didasarkan Basuki pada wacana bakal dipisahnya Kementerian PUPR menjadi dua lembaga terpisah, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
"Saya kira pemisahan antara (Kementerian) Pekerjaan Umum dan (Kementerian) Perumahan Rakyat itu bagus sekali. Jadi, Kementerian Perumahan dapat lebih fokus menekan angka backlog rumah," ujar Basuki, dalam keterangan resminya, Jumat (4/10/2024).
Berdasarkan paparan Kementerian PUPR, nantinya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menggunakan anggaran hingga Rp53 triliun pada 2025 mendatang. Anggaran sebesar itu diharapkan dapat mengurangi backlog rumah yang saat ini telah mencapai 9,9 juta unit.
Sebagaimana diketahui, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah memiliki program pembangunan satu juta unit rumah per tahun. Berdasarkan data Kementerian PUPR, pada periode 2015-2024 total rumah yang berhasil dibangun mencapai 10,2 juta unit, atau secara rata-rata mencapai 1,02 juta rumah per tahun.
Namun, dari jumlah rumah terbangun sebanyak itu, 1,6 juta unit di antaranya, atau setara dengan 15,68 persen, dibangun dengan menggunakan anggaran negara. Sedangkan mayoritas rumah yang terbangun, atau lebih dari 93 persen, dibangun melalui Program Pembangunan Baru Rumah Swadaya.
(taufan sukma)
