"Sementara panas bumi di-drive oleh satu, yaitu PLN dan harganya diatur oleh pemerintah. Jadi kami harus melakukan optimisasi di segala hal agar harga bisa kompetitif," ujar dia.
Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk menjembatani dan mencari solusi terkait disparitas harga ini.
Pasal dia, pemanfaatan panas bumi di Indonesia tidak hanya menjadi strategi dalam mengejar target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, tetapi juga mendorong terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi di dalam negeri.
"Kita sudah punya sumber daya yang cukup besar dan energi yang sangat andal. Kalau tidak ada terobosan yang luar biasa kita akan begini terus," papar dia.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, selain masalah disparitas harga, kebanyakan dari energi panas bumi berada di dalam hutan lindung. Untuk itu, perlu pemahaman dari masyarakat terkait pengembangan energi panas bumi ini.