AALI
9725
ABBA
300
ABDA
5825
ABMM
1360
ACES
1250
ACST
185
ACST-R
0
ADES
3570
ADHI
810
ADMF
7600
ADMG
175
ADRO
2300
AGAR
360
AGII
1435
AGRO
1275
AGRO-R
0
AGRS
149
AHAP
69
AIMS
370
AIMS-W
0
AISA
172
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1090
AKRA
710
AKSI
675
ALDO
1380
ALKA
300
ALMI
288
ALTO
262
Market Watch
Last updated : 2022/01/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
506.61
-0.13%
-0.67
IHSG
6602.12
0.02%
+1.30
LQ45
945.89
-0.1%
-0.97
HSI
23601.98
-2.83%
-687.92
N225
26170.30
-3.11%
-841.03
NYSE
16236.51
-0.64%
-103.81
Kurs
HKD/IDR 1,844
USD/IDR 14,383
Emas
838,337 / gram

Terungkap, Ini Penyebab Kendala Pengembangan Potensi Panas Bumi

ECONOMICS
Oktiani Endarwati
Senin, 01 Maret 2021 16:02 WIB
Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk menjembatani dan mencari solusi terkait disparitas harga ini.
Terungkap, Ini Penyebab Kendala Pengembangan Potensi Panas Bumi (FOTO:MNC Media)
Terungkap, Ini Penyebab Kendala Pengembangan Potensi Panas Bumi (FOTO:MNC Media)

IDXChannel  - Pengembangan panas bumi di dalam negeri masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya yang paling utama adalah terkait disparitas harga proyek panas bumi dan tarif listrik untuk masyarakat. 

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Priyandaru Effendi mengatakan, masalah utama dalam pengembangan panas bumi adalah masalah harga dengan disparitas harga. 

Menurut dia, perlu harga yang berkeadilan bagi investor sesuai dengan keekonomian proyek dan juga PLN sebagai pembeli energi panas bumi. 

"Jadi pembeli panas bumi hanya PLN yang mana perusahaan menjual listriknya ke masyarakat dan harganya tidak boleh di atas pemerintah sehingga PLN punya keterbatasan. Sementara dari developer itu juga punya harga keekonomian yang tentu saja kita mengharapkan harga yang kita jual sesuai dengan keekonomian proyek kita," ujarnya dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021). 

Priyandaru menuturkan, industri panas bumi hampir sama dengan industri minyak dan gas (migas) di mana harus melakukan eksplorasi di depan sehingga memiliki risiko yang tinggi. Namun bedanya, industri migas pembelinya banyak dan harganya diatur oleh pasar. 

"Sementara panas bumi di-drive oleh satu, yaitu PLN dan harganya diatur oleh pemerintah. Jadi kami harus melakukan optimisasi di segala hal agar harga bisa kompetitif," ujar dia. 

Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk menjembatani dan mencari solusi terkait disparitas harga ini. 

Pasal dia, pemanfaatan panas bumi di Indonesia tidak hanya menjadi strategi dalam mengejar target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, tetapi juga mendorong terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi di dalam negeri. 

"Kita sudah punya sumber daya yang cukup besar dan energi yang sangat andal. Kalau tidak ada terobosan yang luar biasa kita akan begini terus," papar dia. 

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, selain masalah disparitas harga, kebanyakan dari energi panas bumi berada di dalam hutan lindung. Untuk itu, perlu pemahaman dari masyarakat terkait pengembangan energi panas bumi ini. 

"Seperti gagasan mengembangkan panas bumi di Bali yang tidak kunjung terealisasi karena berbenturan dengan budaya di sana. Ini jadi keunikan panas bumi di Indonesia yang harus kita selesaikan sehingga masyarakat bisa mengetahui secara pasti bahwa panas bumi tidak merusak lingkungan," imbuh dia. (Sandy)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD