Pada saat yang sama, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang patuh, melindungi konsumen dari peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan, serta menjaga keberlangsungan dan daya saing industri dalam negeri.
Kemendag juga terus memperkuat pemanfaatan dan integrasi data perizinan, kepabeanan, realisasi impor, serta riwayat kepatuhan pelaku usaha untuk mendukung pengawasan berbasis risiko. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan Indonesia Single Risk Management (ISRM) yang dikelola melalui LNSW.
Integrasi data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai profil pelaku usaha dan karakteristik komoditas impor. Dengan dukungan informasi yang lebih lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, menyusun prioritas pengawasan, serta menentukan langkah tindak lanjut secara lebih terarah.
“Pengawasan post-border berbasis risiko perlu didukung pemanfaatan data yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan profil risiko pelaku usaha dan karakteristik barang atau komoditas. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi juga perlu dipertukarkan dan dimanfaatkan untuk memperbarui profil risiko secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan menghindari pemeriksaan berulang terhadap pelaku usaha yang sama,” ujar Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW Purnomo.
(NIA DEVIYANA)