Advenia Elisabeth/MPI
Pasalnya, dalam realita di lapangan, dia sering melihat PNS yang bekerja tak sesuai jam kantor. Selain itu, kinerja mereka juga tidak optimal. Misalnya, kata Richard, pegawai di kelurahan ataupin kecamatan. Seringkali urusan administrasi tak kunjung selesai, memakan waktu lama. Sementara jika ada uang selipan (sogokan) baru dokumen tersebut dipercepat.
Realita seperti ini, menurut Richard, perlu jadi pertimbangan pemerintah.
"Apa yang kita lihat di realita, dari jam masuk saja sudah sembarangan keluar pun juga sama. Kayak Semena-mena gitu loh. Misalnya kinerja di kelurahan atau kecamatan harusnya mereka mengelola administrasi itu hanya satu minggu tapi mereka hanya satu bulan. Atau yang harus diselipkan dengan uang supaya cepat (sogokan)," tutur Richard.
"Artinya kenaikan pendapatan dilakukan oleh pemerintah itu tidak sebanding lurus dengan kinerja mereka sendiri," cetus dia.
Jika ini dibiarkan dan pemerintah tetap memberikan kenaikan tunjangan kineeja kepada PNS, pekerja swasta iri. Mereka tak rela, sebab mereka merasa kerja sudah sesuai jam kerja namun tak dapat perhatian lebih seperti para PNS.
"(Kebijakan) itu membuat para karyawan swasta iri. Karena saya melihat kinerja mereka tidak sesuai jika ditambah dengan tunjangan ini," ungkapnya.
