Usai AP II 'Cabut', Anak Usaha Lion Group Bakal Kelola Bandara Halim

IDXChannel - Bandara Halim Perdana Kusuma akan dikelola oleh PT. Angkasa Transportindo Selaras  (PT.ATS) yang merupakan anak usaha dari Lion Group. 

"Berdasarkan rapat pada tanggal 20 Juli 2022 antara TNI AU, PT.Angkasa Pura (AP) II, dan PT. Angkasa Transportindo Selaras  (PT. ATS),  sepakat melaksanakan serah terima pengelolaan lahan 21 Ha di bandara Halim Perdanakusuma," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma Indan Gilang Buldansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (22/7/2022).

Indan menjelaskan bahwa serah terima tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan  Peninjauan Kembali MA Nomor 527 / PK/Pdt/2015.

Lebih lanjut, berdasarkan putusan tersebut, TNI AU memiliki kewajiban menyerahkan penguasaan lahan seluas 21 Ha atau apa saja yang berdiri di atasnya kepada PT ATS. 

"Sedangkan AP II memiliki kewajiban untuk menyerahkan pengelolaan lahan 21 Ha atau apa saja yang berdiri di atasnya untuk dimanfaatkan PT. ATS," katanya. 

Selanjutnya PT AP II sebagai pihak yang selama ini melaksanakan pengelolaan operasional bandara Halim Perdanakusuma, akan keluar dari kawasan bandara Halim Perdanakusuma.

Indan mengatakan kesepakatan tersebut sidah melalui sejumlah rapat antara pihak AP II, TNI AU dan PT ATS. Dirinya memastikan keluarnya AP II tidak akan menggangu pelayanan Bandara Halim Perdanakusuma. 

"Keluarnya AP II dari wilayah Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, tidak mengganggu pelayanan penerbangan, karena sejak Januari 2022  Halim Perdanakusuma sedang menjalani program revitalisasi dan tidak ada aktifitas penerbangan. Bandara akan dibuka kembali pada September 2022," tegasnya. 

Indan juga menegaskan bahwa tidak ada penyerahan aset Bandara, melainkan hanya penguasaan dan pengelolaan aset  seluas 21 Ha untuk dimanfaatkan oleh PT ATS dengan tidak merubah status kepemilikan aset tersebut.

"Aset seluas 21 Ha, tidak beralih ke pihak manapun, tetapi tetap merupakan Barang Milik Negara (BMN), dalam hal ini TNI AU. Di atas lahan 21 hektar, saat ini terdapat appron, terminal penumpang dan area parkir,  yang selanjutnya akan di operasionalkan PT. ATS, " ujar Kadispenau.

Indan mengatakan  putusan MA yangselama ini tidak dilaksanakan dapat berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang  berpotensi menimbulkan kerugian negara. 


(SAN)