Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan untuk membiayai sejumlah sektor, antara lain Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,8 persen, serta Jasa Pendidikan sebesar 16,2 persen.
Selanjutnya, ULN pemerintah juga dialokasikan untuk sektor Konstruksi sebesar 11,4 persen serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,5 persen.
Sementara itu, posisi ULN swasta pada triwulan III 2026 tercatat sebesar USD196,3 miliar, turun dibandingkan dengan triwulan II 2026 sebesar USD196,7 miliar. Penurunan tersebut didorong oleh berkurangnya posisi ULN pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) maupun bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama bersumber dari Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian. Keempat sektor tersebut mencakup 80,5 persen dari total ULN swasta.
BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,9 persen pada triwulan III 2026.