"BSSN berkoordinasi dengan stakeholder dan kementerian/ lembaga terkait telah mengusung tiga peraturan atau regulasi. Yang pertama, perlindungan infrastruktur informasi vital, ini dalam status menunggu penetapan bapak Presiden. kemudian manajemen krisis siber dan strategi keamanan siber nasional yang dalam proses penyusunan," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Director of Delivery & Operation Telkomsigma I Wayan Sukerta mengungkapkan, digital banking yang terus berkembang dan sudah masuk di era digital banking 4.0 menjadi ancaman serius bagi perbankan bila tidak mengamankan data nasabah dan bank itu sendiri. Pasalnya, tingginya ketergantungan internet, transaksi dan layanan digital tentu juga meningkatkan risiko serangan siber.
"Data OJK dan BSSN menyebutkan pada Januari sampai September 2021 ada 920 juta serangan dengan kerugian yang cukup besar. Dari total itu, 21,8% menyerang sektor perbankan dan keuangan. Sementara 58% serangan siber menggunakan malware, 11% trojan, dan sebagainya," jelas I Wayan.
Oleh sebab itu, lanjutnya, pelaku industri perbankan dan keuangan harus meningkatkan dan mengelola keamanan siber secara menyeluruh atau terintegrasi.
"Dalam digital security saat ini harusnya bank proactive, machine learning, rich (kaya akan kemampuan tools yang banyak), dan masuk secara indepth. Kalau kita hanya berbasis reactive pintu sudah keburu bobol dan melakukan recoverynya jauh lebih rumit dan berdampak besar pada reputasi risk," ucapnya.