Nia Deviyana
IDXChannel - Tantangan perdagangan 2023 bukan hanya perlambatan ekonomi global, tetapi juga perang di Ukraina, kekhawatiran terkait Covid, dan rantai pasok yang rapuh.
Hal tersebut menyebabkan banyak negara memikirkan kembali pendekatan yang tepat bagi perdagangan dan mempertanyakan masa depan globalisasi.
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperingatkan deglobalisasi akan berdampak negatif terhadap dunia, terutama ekonomi yang sedang berkembang.
Pertanyaan bagi para pemimpin global adalah, bagaimana membuat agenda baru untuk pertumbuhan global?
Berbicara pada Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2023 di Davos, Swiss, Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, mengatakan masa depan perdagangan adalah jasa, digital, dan berkelanjutan.
"Dan itu harus inklusif," ujar dia dalam sesi bertajuk 'Trade, Growth, and investment', Selasa (17/1/2023).
Banyak negara mulai merelokasi manufakturnya agar lebih dekat dengan permintaan konsumen. Opsi ini diambil setelah guncangan pasokan akibat perang dan pandemi.
Dalam panel tersebut juga dibahas kekhawatiran keamanan nasional yang menyebabkan banyak negara mempertanyakan ketergantungan yang berlebihan pada negara tertentu untuk barang dan jasa penting. Sebagai contoh ketergantungan Eropa pada komoditas energi Rusia.
Okonjo-Iweala juga menerangkan inklusivitasmenjadi penting. Sebab, banyak negara memprioritaskan keamanan nasional dalam kebijakan perdagangan mereka.
"Ada risiko 'menopang teman' akan mendistribusikan hasil pertumbuhan ekonomi secara tidak merata. Dan ketika kita berbicara tentang 'teman', saya tidak tahu siapa teman itu," tuturnya.
"Saya tidak pernah mendengar negara-negara di Afrika disebutkan," lanjut dia.
Dia bilang, membuat agenda perdagangan yang mengutamakan inklusivitas dan dekarbonisasi harus menjadi prioritas utama. Banyak pemerintah Eropa menyambut baik misi ekonomi keberlanjutan yang baru-baru ini diterapkan dalam kebijakan ekonomi AS.
"Dunia bisa senang mengetahui Amerika Serikat telah bergerak ke sisi kanan lorong dalam hal iklim," ujar Alexander De Croo, Perdana Menteri Belgia.
