AALI
9975
ABBA
288
ABDA
7200
ABMM
1395
ACES
1370
ACST
202
ACST-R
0
ADES
3660
ADHI
890
ADMF
7600
ADMG
197
ADRO
2270
AGAR
350
AGII
1435
AGRO
1510
AGRO-R
0
AGRS
159
AHAP
72
AIMS
406
AIMS-W
0
AISA
177
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
825
AKSI
795
ALDO
1320
ALKA
384
ALMI
294
ALTO
238
Market Watch
Last updated : 2022/01/14 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
509.74
0.24%
+1.24
IHSG
6693.40
0.53%
+35.05
LQ45
952.95
0.25%
+2.36
HSI
24383.32
-0.19%
-46.48
N225
28365.05
0.86%
+240.77
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,305
Emas
835,465 / gram

Menaker: Upah Minimum, Salah Satu Instrumen Pengentasan Kemiskinan

FOTO
Kontributor MPI
Selasa, 16 November 2021 17:11 WIB
Kebijakan UM ini, merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan keterangan dalam temu pers di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan keterangan dalam temu pers di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan keterangan dalam temu pers di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (16/11/2021). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan keterangan dalam temu pers di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan keterangan dalam temu pers di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja.

Kebijakan UM ini, merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta serta mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing.

Ida Fauziyah menjelaskan UM berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi.

"Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha,"  ujar Ida Fauziyah didampingi Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Foto : Dok Kemenaker

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD