Aldhi Chandra Setiawan
IDXChannel - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyosialisasikan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan (RINDUK) sekaligus mendorong replikasi inovasi daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan nasional di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan yang diikuti kementerian/lembaga, 38 pemerintah provinsi, serta 514 pemerintah kabupaten/kota itu menjadi forum penguatan sinergi pusat dan daerah agar program pengentasan kemiskinan berjalan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule mengatakan percepatan pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja bersama yang terstruktur dan berkesinambungan agar seluruh kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan selaras dan tepat sasaran.
“RINDUK hadir untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan intervensi pemerintah dapat bergerak dalam arah yang sama, saling terhubung, dan tepat sasaran,” ujar Iwan Sumule.
RINDUK disusun sebagai kerangka kebijakan nasional untuk menyelaraskan program, penganggaran, penargetan sasaran, serta koordinasi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 4,5–5 persen pada 2029 dan kemiskinan ekstrem menuju nol persen pada 2026.
BP Taskin juga menyoroti pentingnya penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan yang lebih akurat. Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember memaparkan inovasi pemutakhiran data melalui pelibatan sekitar 22 ribu ASN untuk melakukan verifikasi dan validasi langsung di lapangan.
Langkah tersebut dinilai sebagai praktik baik daerah yang dapat direplikasi di berbagai wilayah guna memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis data terintegrasi dan tepat sasaran.
