M.Ilham ChatamyIDX Channel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat strategi pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) yang selama ini luput dari sistem perpajakan. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri, sebagai bagian dari inisiatif optimalisasi penerimaan negara.
Langkah tersebut diambil karena pemerintah menyadari bahwa potensi pajak dari kegiatan ekonomi yang tidak tercatat atau ilegal masih sangat besar.
Pertemuan antara DJP dan Satgassus Polri menghasilkan kesepakatan kerja sama untuk memperkuat pengawasan di sektor-sektor strategis. Kolaborasi ini akan memfokuskan perhatian pada aktivitas ekonomi tersembunyi atau shadow economy, sebuah istilah yang merujuk pada kegiatan ekonomi yang tidak tercatat secara resmi, namun berlangsung aktif dan menghasilkan nilai ekonomi tinggi.
Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah pertukaran data dan informasi yang lebih terintegrasi antara aparat pajak dan penegak hukum. Langkah ini bertujuan untuk memetakan dan mendeteksi aktivitas ekonomi ilegal yang selama ini sulit dijangkau hanya dengan pendekatan administratif perpajakan.
